Ekonomi Sulawesi Barat 2025 Tumbuh Solid, Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun

Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Sulawesi Barat tumbuh 5,36 persen (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024. Pada Triwulan IV-2025, pertumbuhan tercatat 6,55 persen (y-on-y) dan 3,87 persen (q-to-q), dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp71,16 triliun dan ADHK 2010 sebesar Rp39,08 triliun.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang masih ditopang sektor-sektor utama.

“Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi motor utama perekonomian Sulawesi Barat, disusul industri pengolahan dan perdagangan. Meski demikian, kontraksi pada sektor konstruksi menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan lebih tinggi,” jelasnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat terutama didorong oleh Net Ekspor yang tumbuh dua digit serta konsumsi rumah tangga yang tetap positif. Sementara itu, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih mengalami kontraksi secara tahunan. Di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan 5,36 persen, berada di peringkat ke-8 dari 14 provinsi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan Sulawesi Barat pada September 2025 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin tercatat 10,18 persen, turun 0,23 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin mencapai 149,88 ribu jiwa, berkurang 2,43 ribu jiwa, dengan penurunan lebih besar terjadi di wilayah perdesaan.

“September 2025 menjadi titik terendah tingkat kemiskinan Sulawesi Barat pascapandemi. Penurunan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh, peningkatan Nilai Tukar Petani, kenaikan produksi beras, inflasi yang terkendali, serta penyaluran bantuan sosial pemerintah,” ujar Suri Handayani.

Namun demikian, Garis Kemiskinan meningkat menjadi Rp510.846 per kapita per bulan, naik 7,44 persen dibandingkan Maret 2025, dengan komoditas makanan memberikan kontribusi dominan sebesar 78,28 persen. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik menjadi 1,97 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menjadi 0,54, yang mengindikasikan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan cenderung melebar.

Dari sisi distribusi pengeluaran, ketimpangan di Sulawesi Barat terus membaik. Gini Ratio pada September 2025 tercatat 0,308, turun 0,008 poin dibandingkan Maret 2025. Penurunan terjadi terutama di wilayah perkotaan, sementara perdesaan relatif stabil. Secara nasional, ketimpangan Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Indonesia yang tercatat 0,363.

Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan pada November 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,01 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 73,09 persen, seiring berkurangnya jumlah angkatan kerja. Struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor pertanian, dengan 71,29 persen penduduk bekerja berada di sektor informal.

“Ke depan, tantangan utama Sulawesi Barat adalah memperkuat kualitas pertumbuhan, khususnya melalui peningkatan lapangan kerja formal, penguatan sektor non-pertanian, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutup Suri Handayani.

Narahubung Media

Haryo Satriaji

Humas Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

[email protected]

082210289671 (WA)