Kepala BPS Sulbar Menghadiri Rakor TPAKD se-Sulawesi Barat

Mamuju, 20 Juni 2024 – Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, menghadiri rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis (20/6). Kegiatan ini mengundang semua pimpinan OPD, Ketua Kadin, Ketua HIPMI, Ketua IWAPI, Ketua APINDO, Ketua Asosiasi REI, pimpinan Askrindo, ketua PHRI, pimpinan Bank, bupati se-Sulbar, dan undangan lainnya.

Rakor ini mengangkat tema Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Ketahanan/Kedaulatan Pangan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan pembacaan doa serta laporan panitia, yakni Kepala Biro Ekbang. Sambutan disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si. Beliau menyampaikan pentingnya inklusivitas dan keberlanjutan perekonomian. “Visi Sulawesi Barat 2045 jelas, yakni Mewujudkan Sulbar yang Malaqbi, Maju, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Sosial Ekonomi Hijau dan Biru,” jelas Bahtiar. Beliau menekankan bahwa saat ini ekonomi Sulawesi Barat sangat didominasi oleh sawit dan turunannya yang tidak merata dirasakan oleh masyarakat.

Materi pertama disampaikan oleh Direktur OJK Provinsi Sulselbar dengan tema Peran TPAKD dalam Mendorong Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Melalui Percepatan Akses Pembiayaan KUR. Materi kedua disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulbar dengan tema Kinerja Anggaran Program Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2024. Materi ketiga dengan tema Peran LPS dalam menjaga Stabilitas Keuangan di Sulbar disampaikan oleh Kepala Kanwil LPS III Makassar. Kemudian, tema terakhir Peranan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Sulbar disampaikan oleh Direktur PT Cipta Agry Pratama.

“Komposisi kredit bank di Sulbar berdasarkan jenis penggunaan masih didominasi oleh kredit konsumtif sebesar 51,41 persen, disusul modal kerja 32,07 persen, sisanya investasi, OJK sudah mengidentifikasi komoditas unggulan per kabupaten untuk menjadi dasar sasaran pembiayaan” terang Direktur OJK Sulselbar, Budi Susetiyo. Lebih lanjut Kepala Kanwil DJPb Sulbar menyampaikan bahwa persentase penyaluran KUR tahun 2023 kurang optimal sehingga diperlukan koordinasi yang intens agar bisa mengoptimalkannya.

Fuad Zen, Kepala Kanwil LPS III Makassar, menjelaskan mengenai peran LPS dan bagaimana penjaminan rekening perbankan di Sulbar. “Cakupan rekening yang dijamin oleh LPS mencapai 99,99 persen rekening di Bank Umum dan BPR Sulawesi Barat, selain itu risiko uninsured deposit di Sulbar termasuk yang cukup rendah,” jelas Fuad. Sementara itu, Direktur PT Cipta Agry Pratama, menyampaikan pesan optimis kepada peserta bahwa komoditas yang diusahakan masyarakat seperti pisang dan lainnya dijamin akan dilakukan pendampingan dari penanaman sampai diekspor. “Dengan apa yang kita lakukan di daerah lain, kita bisa optimis bahwa komoditas yang diusahakan akan mendapatkan keuntungan yang besar,” jelas beliau.

Dalam tanggapannya mengenai kegiatan ini, Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, terkesan dengan materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. “Materinya bagus-bagus dan menambah wawasan yang tentunya bermanfaat untuk kebijakan perekonomian di Sulbar,” kata beliau. (*)