BPS Sulbar Catat Penurunan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Mamuju, 15 Januari 2025 – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kabar baik terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil survei terbaru, BPS mencatat adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2024.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, dalam siaran persnya hari ini (01/15), mengungkapkan bahwa Gini Ratio, sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat ketimpangan, mengalami penurunan sebesar 0,024 poin dibandingkan periode Maret 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat Sulawesi Barat.

Lebih lanjut, Tina menjelaskan bahwa penurunan ketimpangan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, penurunan Gini Ratio lebih signifikan, mencapai 0,052 poin. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin di wilayah perkotaan.

"Penurunan tingkat ketimpangan ini merupakan kabar yang menggembirakan. Artinya, upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin, telah menunjukkan hasil yang positif," ujar Tina.

Distribusi Pengeluaran Lebih Merata

Selain penurunan Gini Ratio, BPS juga mencatat adanya peningkatan distribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Angka ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki porsi yang lebih besar dalam total pengeluaran masyarakat.

"Peningkatan distribusi pengeluaran ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin telah berjalan dengan baik," tambah Tina.

Faktor Penyebab dan Tantangan ke Depan

Meskipun terjadi penurunan tingkat ketimpangan, BPS juga mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan antara lain pertumbuhan ekonomi, distribusi aset, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Untuk menjaga momentum penurunan ketimpangan ini, BPS merekomendasikan agar pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat program perlindungan sosial, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.