EPSS: Sulawesi Barat Menuju Data Berkualitas untuk Pembangunan

Mamuju, 14 Agustus 2024 – Rapat Pleno Provinsi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024 digelar di Mamuju hari ini, menandai komitmen kuat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan data berkualitas sebagai landasan pembangunan daerah.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Bapperida Sulawesi Barat, Kepala BPS Kabupaten se-Sulawesi Barat, serta perwakilan dari Tim Pelaksana EPSS, Tim Penilai Badan EPSS, dan Tim Penjamin Kualitas EPSS se-Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tina Wahyufitri, menekankan pentingnya statistik sektoral dalam mendukung pembangunan daerah dan reformasi birokrasi.

"EPSS ini merupakan kegiatan strategis dimana Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan akan digunakan oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu indikator reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri akan menggunakan IPS sebagai salah satu indikator RKPD dalam RPJMD, serta digunakan oleh KemenPPN/Bappenas sebagai acuan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia," ujarnya.

Beliau juga mengajak seluruh OPD untuk aktif berpartisipasi dan menyampaikan kebutuhan mereka untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Sulawesi Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris dalam sambutannya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus berinovasi dan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan.

"Penyelenggaraan statistik sektoral yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung terciptanya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan sebagai OPD Terpilih dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral. Selain itu, BPS Sulbar dan Diskominfopers Sulbar juga menandatangani perjanjian kerja sama terkait Program Desa Cinta Statistik Anti Korupsi.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Diskominfopers Sulbar, Mustari Mula tentang peran walidata dalam Satu Data Indonesia diikuti dengan pelaksanaan sidang pleno provinsi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2024.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan data dan informasi statistik sektoral di Sulawesi Barat dapat ditingkatkan, sehingga tercipta data statistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.