BPS Sulbar Menyelenggarakan Workshop Koordinasi Rebasing PDRB

BPS Provinsi Sulawesi Barat (BPS Sulbar) menyelenggarakan workshop Koordinasi Rebasing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Hotel Grand Maleo Mamuju. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (21/11) ini dihadiri oleh 12 peserta dari eksternal BPS. Sementara peserta dari internal BPS, terdiri atas subject matter BPS provinsi dan semua penanggung jawab PDRB kabupaten serta pendamping dari BPS RI.

Sementara itu, narasumber berasal dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI, Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, dan Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan kegiatan sendiri adalah untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka perubahan tahun dasar PDRB (rebasing).

Rebasing PDB/PDRB diperlukan karena tahun dasar yang dipakai saat ini sudah terlalu lama lag-nya, yakni 13 tahun (2010). Pertemuan ini juga untuk memberikan bekal kepada semua penyusun PDRB di kabupaten maupun provinsi dengan metode baru, Chain Volume Measures (CVM). CVM akan membuat tahun dasar berganti terus setiap tahun, tahun t dikurangi 1.

Tina Wahyufitri, Kepala BPS Sulbar, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penyediaan data yang memenuhi harapan penentu kebijakan. “Perubahan tahun dasar dalam penghitungan PDB/PDRB adalah hal yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah yang semakin cepat dan beragam,” terang Tina. “Metode yang akan digunakan adalah CVM dalam menyusun PDB/PDRB, hal ini akan sangat mendukung penyusunan RPJM/RPJP pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045,” lanjut Tina.

Pemaparan materi dimulai dari Yulia Tri Mardani, statistisi ahli muda dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI. Beliau menekankan bahwa perubahan tahun dasar PDB/PDRB dengan metode CVM memiliki banyak keunggulan. “Keunggulan metode CVM di antaranya adalah up to date, reliable, lebih akurat, dan tidak ada unsur subjektivitas,” terang Yulia. “Metode dengan keunggulan besar ini menuntut upaya yang lebih juga, dibutuhkan penyusunan kerangka Supply and Use Table (SUT), yang tentunya memerlukan SDM yang cukup,” lanjut Yulia.

Dalam hubungannya dengan pemanfaatan data PDRB, Perwakilan BI, Muhammad Kemal Ardiansyah, menyampaikan bahwa data PDRB sangat besar perannya dalam rekomendasi perumusan kebijkan daerah. “BI melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan menyusun perumusan rekomendasi kebijakan dengan disesuaikan dengan identifikasi sektor ekonomi potensi daerah,” jelas Kemal.

Sementara Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, juga begitu mengapresiasi BPS sebagai penyedia data dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. “Kerja sama dengan BPS dilakukan sudah sangat lama sekali, tanpa data yang tersedia akan sangat sulit merencanakan pembangunan,” ucap Junda. Beliau menekankan bahwa data itu sangat penting. “Gagal merencanakan, berarti merencanakan kegagalan,” tegas Junda.

Workshop ini juga memaparkan materi tentang penyusunan disagregasi PMTB tahun 2023. Dwi Ardian, statistisi pertama BPS Sulbar, menyampaikan bahwa PMTB memiliki peranan yang sangat besar dalam penyusunan PDRB Sulbar. “PMTB memiliki kontribusi mencapai 27 hingga 30 persen dalam PDRB Sulbar, sehingga sangat penting untuk melakukan penyusunan disagregasi PMTB agar diperoleh gambaran yang utuh,” papar Ardian.

Dalam penutupan, M. La’bi, sebagai ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan. “Kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi agar tujuan bersama untuk data berkualitas bisa dicapai,” tutup M. La’bi.