PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Forum Ekonomi Fiskal Sulawesi Barat, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis (6/7/2023).
Forum Ekonomi Fiskal melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Ditjen Perbendaharaan Sulbar, dan Bank Indonesia.
Melalui forum itu telah membahas isu terkait ketersediaan pasokan pangan Sulbar. Hal itu juga berkaitan dengan perkembangan inflasi daerah.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menanggapi rekomendasi dari forum ekonomu fiskal Sulbar.
Menurutnya, sampai saat ini stok pangan masih relatif aman.
"Salah satunya beras di Sulbar tetap terjaga. Alhamdulillah hasil survey saya langsung di lapangan di pasar Majene, kondisi berasnya tersedia cukup," kata Prof Zudan.
Namun, perlu memang diantisipasi dengan adanya dugaan fenomena La Nina ke pangan.
Dia juga menyapaikan forum ekonomi fiskal ini bermanfaat agar bisa memotret perkembangan ekonomi Sulbar. Bulan Juni 2023 kemarin diminta memotret soal perkembangan stok beras
Sedangkan, bulan Juli 2023 ini diminta memotret bagaimana Sulbar bisa mendapatkan investasi yang lebih bagus lagi.
"Bagaimana investor lebih banyak lagi masuk ke Sulbar. Karena ini sangat penting untuk kemajuan Sulbar ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan ada empat rekomendasi dari forum ekonomi fiskal kepada Pemprov Sulbar.
Kata Tina, perekonomian Sulawesi Barat masih ditopang secara signifikan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share sebesar 44,19 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp54,07 triliun di tahun 2022.
Dari sektor tersebut, subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai,dll) berkontribusi sebesar 4,97 persen terhadap total PDRB.
Meskipun terlihat kecil, subsektor tanaman pangan, terutama padi yang identik dengan beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Sulawesi Barat.
"Makanya menjadi hal yang sangat strategis untuk dijaga ketersediaannya di dalam menjaga ketahanan pangan domestik di Sulawesi Barat," ucap Tina.
Saat ini, BPS mencatat realisasi luas panen padi Sulawesi Barat secara umum meningkat pada periode 2018 hingga 2022.
Peningkatan realisasi luas panen ini juga diiringi oleh peningkatan produksi padi dan beras pada periode yang sama. Pada tahun 2022 Sulawesi Barat mengalami surplus beras sekitar 55 ribu ton (Susenas,2022).
Namun demikian, Sulawesi Barat masih mengalami masalah ketersediaan beras secara domestik.
Rekomendasi forum ekonomi fiskal diantaranya:
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Perum Bulog Sulawesi Barat melakukan pengendalian stok dan distribusi beras, serta mendorong pemenuhan stok beras domestik agar tidak diekspor terlebih dahulu ke daerah lain demi menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
2. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan pengendalian harga beras sesuai dengan fungsi kelembagaannya masing-masing, antara lain dengan pelaksanaan operasi pasar atau pelaksanaan pasar murah beras serta menjalin kerja sama dengan Gapoktan di Sulawesi Barat.
3. Dalam menghadapi bencana El Nino, Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di kabupaten agar berfokus pada pemenuhan stok beras domestik.
4. Terkait dengan kemungkinan terjadinya El Nino itu sendiri, maka diperlukan penjagaan dan pemanfaatan sistem irigasi yang ada secara optimal agar produksi padi tetap tinggi.