BPS Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada 27 Juni 2022 lalu. FGD ini mengangkat tema “Identifikasi Data Statistik Kebencanaan Provinsi Sulawesi Barat” yang menghadirkan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat, Diskominfo Sulawesi Barat, dan OPD Provinsi Sulawesi Barat.
Acara dimulai dari pengantar diskusi Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Cut Sawalina, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik. Nana (sapaan Cut Sawalina) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana, menempati posisis 38 dari 138 negara pada 2021. Ada pun Sulawesi Barat menempati posisi teratas di Indonesia dengan indeks risiko bencana 164,85 yang masuk kelas risiko tinggi. Cuma Polewali Mandar kabupaten di Sulbar yang tidak masuk risiko tinggi.
Nana menjelaskan bahwa kondisi data kebencanaan di Sulbar masih tidak terstandar dengan baik, antara satu portal dengan portal yang lain berbeda-beda, dan tidak memiliki metadata yang jelas. M. La’bi selaku narasumber dari BPS Provinsi Sulbar membenarkan hal tersebut. Beliau menjelaskan bahwa agar setiap data bisa dibandingkan dan bisa dipertanggungjawabkan maka harus mengikuti standar Satu Data Indonesia (SDI) yakni mengacu pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
Tahapan GSBPM yang harus dilalui adalah identifikasi kebutuhan, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan menyusun proposal kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran.
FGD diakhiri dengan semua instansi/OPD terkait berkomitmen untuk menyusun secara bersama-sama kebutuhan data statistik kebencanaan Sulawesi Barat. BPS Provinsi Sulawesi Barat juga melalui penyampaian M. La’bi berkomitmen untuk selalu hadir sebagai pembina dalam rangka menghasilkan data yang berkualitas secara bersama-sama. (Ardian)