Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 73.33 | 73.33 | 90.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya | 95.65 | 95.65 | 91.30 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 75.00 | 87.50 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya | 90.00 | 87.50 | 87.50 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan /kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 77.98 | 77.98 | 77.98 |
Persentase anggota DPRD perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota | 37.04 | 37.04 | 37.04 |
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 95.65 | 63.91 | 46.52 |
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah | 14.13 | 22.39 | 21.47 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 60.76 | 60.76 | 60.76 |
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD | 37.23 | 46.15 | 19.95 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 3.45 | 10.00 | 0.00 |
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 10.71 | 3.57 | 3.57 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu | 0.00 | 24.29 | 81.43 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat provinsi | 56.94 | 75.52 | 63.16 |
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam Pemilu legislatif | 86.34 | 86.34 | 86.34 |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | - | - | - |
Keterlibatan PNS dalam kegiatan politik Parpol dalam Pemilu legislatif | 80.30 | 80.30 | 80.30 |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | - | - | - |
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 100.00 | 65.00 |
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 90.00 | 100.00 | 100.00 |