Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 62.50 | 100.00 | 25.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 25.00 | 0.00 | 29.17 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya | 82.61 | 82.61 | 73.91 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 100.00 | 90.63 | 65.63 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya | 87.50 | 100.00 | 87.50 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 98.72 | 98.72 | 98.72 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan /kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 69.61 | 69.61 | 69.61 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 77.77 | 77.77 | 77.77 |
Persentase anggota DPRD perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota | 51.85 | 51.85 | 59.26 |
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 5.43 | 44.57 | 0.00 |
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah | 91.97 | 84.40 | 94.82 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD | 40.71 | 81.41 | 80.99 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 10.71 | 3.57 | 10.71 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu | 0.00 | 14.29 | 100.00 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat provinsi | 76.54 | 97.28 | 100.00 |
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam Pemilu legislatif | - | - | - |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 97.37 | 100.00 | 100.00 |
Keterlibatan PNS dalam kegiatan politik Parpol dalam Pemilu legislatif | - | - | - |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 58.33 | 8.33 | 8.33 |
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 100.00 | 25.00 |