Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 62.50 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 87.50 | 87.50 | 25.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya | 73.91 | 78.26 | 82.61 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya | 100.00 | 65.63 | 100.00 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100.00 | 85.00 | 100.00 |
Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya | 87.50 | 71.88 | 90.63 |
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 98.72 | 94.23 | 94.23 |
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan /kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih | 60.00 | 98.32 | 98.32 |
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) | 69.61 | 68.84 | 68.84 |
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) | 77.77 | 86.66 | 86.66 |
Persentase anggota DPRD perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota | 60.61 | 37.03 | 37.03 |
Jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 1.09 | 39.13 | 17.39 |
Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah | 70.32 | 91.19 | 76.38 |
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu | 100.00 | 59.09 | 59.09 |
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara | 100.00 | 97.47 | 97.47 |
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD | 78.26 | 76.23 | 100.00 |
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan | 25.00 | 22.22 | 18.18 |
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 3.57 | 3.57 | 14.29 |
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu | 85.71 | 100.00 | 71.43 |
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat provinsi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam Pemilu legislatif | - | - | - |
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 100.00 | 100.00 | 97.37 |
Keterlibatan PNS dalam kegiatan politik Parpol dalam Pemilu legislatif | - | - | - |
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 25.00 | 66.66 | 16.66 |
Jumlah keputusan hakim yang kontroversial | 81.25 | 100.00 | 100.00 |
Jumlah penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100.00 | 100.00 | 100.00 |