Witnessing Pendataan SNLIK 2025 di Polewali Mandar

Polewali Mandar, 23 Januari 2025 – Pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) di Kabupaten Polewali Mandar mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Untuk memastikan kelancaran dan akurasi data, tim supervisor dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, serta BPS Kabupaten Polewali Mandar turun langsung ke lapangan melakukan witnessing terhadap proses pendataan.

Statistisi Ahli Madya BPS Sulawesi Barat, Sri Mulyani, menegaskan pentingnya survei ini dalam memberikan gambaran riil terkait literasi dan inklusi keuangan masyarakat. 

“SNLIK menjadi acuan utama dalam mengukur sejauh mana pemahaman serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hasil survei ini nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis,” ujarnya.

Kegiatan witnessing dilakukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mapilli, Kecamatan Luyo, dan Kecamatan Binuang. Tim supervisor mengunjungi langsung petugas pendata di lapangan, seperti Ansar, Satriadi, dan Hermawan, guna memastikan proses berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Fatmawati Podungge, supervisor dari OJK, menjelaskan bahwa witnessing merupakan bagian dari upaya evaluasi agar kendala di lapangan dapat segera diatasi. 

“Kami ingin memastikan bahwa metode pendataan yang digunakan sesuai dengan SOP dan konsep variabel dalam kuesioner yang telah diberikan dalam pelatihan sebelumnya. Beberapa kendala memang ditemukan, seperti ketidakhadiran responden saat kunjungan pertama, namun strategi kunjungan ulang telah diterapkan agar data tetap akurat,” jelasnya.

Pendataan SNLIK di Polewali Mandar telah dimulai sejak 22 Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu bulan. Pada tahun 2025, survei ini direncanakan mencakup dua kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar, dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang menggunakan perangkat tablet atau android.

Hasil SNLIK nantinya akan menghasilkan Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Inklusi Keuangan yang diestimasi pada level nasional. 

Data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, hasil survei ini akan menjadi dasar bagi OJK dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.